Macam-Macam Badan Usaha yang ada di Indonesia

kali ini saya akan membahas Macam-Macam Badan Usaha yang ada di Indonesia, hal yang mendasari saya memposting ini adalah kurangnya pengetahuan mengenai badan usaha, terutama di bidang perkapalan.

terdapat beberapa jenis bisnis yang ada di Indonesia, diantaranya adalah :

  • Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)
  • Perusahaan Kemitraan/ Partnership (Firma, CV)
  • Korporasi/corporation

perbandingan antara bentuk bentuk diatas adalah sebagai berikut:

Business FormLiabilityContinuityManagementSource of Investment
Proprietorship-Personal

-Unlimited

Ends with  death or decision of ownerPersonal, unrestrictedPersonal
General Partnership-Personal

-Unlimited

End with death or decision of any partnerUnrestricted or depends on partnership agreementPersonal by Partner(s)
CorporationCapital InvestmentAs stated in charter, perpetual or for specified period of yearsUnder control of board of directors, which is selected by stockholdersPurchase of Stock

BUMN

merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai karakteristik:

  • Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimilik oleh Negara
  • Kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah
  • Usahanya bersifat membantu pemerintah, dalam membangun public utilities
  • Menghasilkan barang karena pertimbangan dan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara
  • Melaksanakan kebijakan strategis pemerintah
  • Tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat
  • Usaha bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan swasts

Koperasi

  • Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan
  • Kekuasaan tertinggi ada pada RAT
  • Satu anggota adalah satu suara
  • Organisasi diurus secara demokratis
  • Kummpulan individu
  • Manajemen bersifat terbuka

Pertimbangan -pertimbangan dalam memilih bentuk usaha adalah:

  • Kepemilikan
  • Organisasi
  • Modal
  • Pajak

Syarat-syarat PT  Go Public:

  • Mendaftarkan Pada Bursa Efek (listing)
  • Saham perdana IPO (Initial public offering)
  • Melakukan good Corporate governance
  • Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala

A. Perseroan Terbatas ( PT )

Kelebihan Perseroan Terbatas :

  1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan dan tidak lebih.
  2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti.
  3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
  4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
  5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap.

Kelemahan Perseroan Terbatas :

  1. PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.
  2. Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
  3. Biaya pembentukannya relatif tinggi.
  4. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.

 

B ) Persekutuan Komanditer ( CV )

Kelebihan Persekutuan Komanditer

  1. Modal yang dikumpulkan lebih besar.
  2. Anda lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia.
  3. Kemampuan manajemennya lebih besar.
  4. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan.

Kelemahan Persekutuan Komanditer

  1. Seperti yang telah saya terangkan diatas, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
  2. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
  3. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan.

C ). Persekutuan Firma

Kelebihan Persekutuan Firma

  1. Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, persekutuan firma lebih mudah untuk memperluas usahanya.
  2. Kemampuan manajemen persekutuan firma lebih besar karena adanya permbagian kerja di antara para anggota. Semua keputusannya diambil bersama-sama.
  3. Persekutuan firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah.

Kelemahan Persekutuan Firma

  1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
  2. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu.
  3. Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain.

berikut ini adalah perbedaan antara PT dan CV

KeteranganPT (Perseroan Terbatas)CV (Perseroan Komanditer)
Bentuk Perusahaan·  Bentuk Perusahaan Nomor 1 yang paling populer di Indonesia.

·  Banyak digunakan untuk kegiatan usaha Kecil, Menengah atau Besar

·  PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum

·  Bentuk perusahaan Nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM “usaha kecil dan menengah”

·  CV adalah badan usaha bukan badan hukum

Dasar HukumPendirian PT harus sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasTidak ada Undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Perseroan Komanditer atau C
Pendirian·  Jumlah pendiri perseroan minimal 2 (dua) orang

·  Para pendiri Perseroan adalah Warga Negara Indonesia

·  Warga negara asing dapat menjadi pendiri untuk Perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)

·  Jumlah pendiri perseroan minimal 2 (dua) orang

·  Para pendiri Perseroan harus Warga Negara Indonesia

Nama PerseroanPemakaian Nama PT diatur dalam pasal 16 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007.

  • Nama Perseroan harus didahulukan dengan frase “PERSEROAN TERBATAS” atau disingkat “PT”
  • Nama Perseroan tidak boleh samaatau mirip dengan nama “PT” yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998.
Tidak ada Undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pemakaian Nama Perseroan Komanditer atau CV.

Artinya;
Kesamaan atau kemiripan nama Perseroan diperbolehkan.

Modal Perusahaan

Keterangan;
Untuk PT bidang usaha tertentu Modal Perseroan dapat ditentukan berbeda sesuaidengan Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 modal dasar perseroan ditentukan sebagai berikut;

  • Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.
  • Dari modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar Rp. 12.500.000,- harus sudah ditempatkan dan disetor oleh Para Pendiri Perseroan selaku Pemegang Saham Perseroan.
Didalam Akta CV tidak disebutkan besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan atau Modal disetor.

Artinya;

  • Tidak ada kepemilikan saham didalam anggaran dasar CV
  • Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri

Bukti penyetoran modal oleh para pendiri yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing-masing pihak.

Maksud & Tujuan Serta Kegiatan UsahaPT dapat melakukan semua kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai jenis perseroan, seperti;

  • PT non Fasilitas meliputi kegiatan usaha: Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor), Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa
  • PT Fasilitas PMA
  • PT Fasilitas PMDN
  • PT Persero BUMN
  • PT Perbankan
  • PT Lembaga keuangan non Perbankan
  • PT Usaha Khusus meliputi kegiatan usaha; Forwarding, Perusahaan Pers, Perfilman dan Perekaman Video, Radio Siaran Swasta, Pariwisata, Pengangkutan Udara Niaga, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Ekspedisi Muatan Kapal Udara dan Pelayaran
CV hanya dapat melakukan kegiatan usaha yang terbatas pada bidang; Perdagangan, Pembangunan (Kontraktor) s.d Gred 4, Perindustrian, Perbengkelan, Pertanian, Percetakan dan Jasa.

CV memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena beberapa bidang usaha ditetapkan dalam peraturan harus berbentuk Perseroan Terbatas

Pengurus PerseroanPengurus Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) yang terdiri dari seorang Direksi dan seorang Komisaris, kecuali untuk Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Apabila Direksi dan Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu bisa diangkat menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Pengurus dapat juga sebagai Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan

Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS

Pengurus Perseroan Komanditer minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pesero Akta dan Pesero Pasif

Pesero Aktif adalah orang bertanggung penuh melaksanakan kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta pribadinya.

Pesero Pasif adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan.

Proses Pendirian·  Relatif lebih lama dari CV

·  Pemakaian nama PT harus mendapatkan persetujaun Menteri terlebih dahulu untuk bisa digunakan

·  Anggaran Dasar PT harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI

·  Anggaran Dasar PT harus diumumkan dalam lembaran Berita Acara Negara

·  Biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar

·  Relatif lebih cepat dari PT

·  Nama boleh sama dan tidak perlu mendapatkan persetujuan

·  Tidak perlu mendapatkan pengesahan Menteri dan cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

·  Biaya yang dibutuhkan lebih murah

AKTA·  Setiap perubahan anggaran dasar harus berdasarkan RUPS-rapat umum pemengang saham

·  Setiap perubahan anggaran dasar wajib mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI

·  Setiap perubahan Akta biasa harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI

·  Biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar

·  Setiap perubahan tidak perlu RUPS

·  Perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya tidak perlu mendapatkan Persetujuan Menteri

·  Biaya yang dibutuhkan lebih murah

sumber:

https://id.scribd.com/doc/57577358/Kelebihan-Kelemahan-PT-CV-Firma

Facebook Comments